Pengesahan Perppu Ormas,Wiranto:Tonggak baru ideologi Pancasila

2019-05-22 01:09:17 屠骇桦 26
2017年10月25日下午3:46发布
2017年10月25日下午3:46更新

Wiranto menghadiri研讨会nasional di Lantai III Gedung KWU Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro(Undip)Tembalang,Semarang,Jawa Tengah,Rabu(25/10)。 Foto oleh Fariz Fardianto

Wiranto menghadiri研讨会nasional di Lantai III Gedung KWU Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro(Undip)Tembalang,Semarang,Jawa Tengah,Rabu(25/10)。 Foto oleh Fariz Fardianto

SEMARANG,印度尼西亚 - Meski muncul sejumlah penolakan terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perppu)Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan,namun pemerintah tak mengambil pusing。

Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan(Menkopolhukam)Jenderal(purn)Wiranto bahkan mengatakan Perppu Ormas tersebut akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia karena punya kekuatan hukum tetap untuk mempertahankan ideologi Pancasila。

“Kita sangat mengapresiasi pengesahan peraturan tersebut karena sudah disepakati bersama anggota DPR.Ini jadi sebuah tonggak sejarah dalam mempertahankan ideologi Pancasila,”kata Wiranto di sela seminar nasional di Lantai III Gedung KWU Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro(Undip)Tembalang,Semarang,Jawa Tengah, Rabu 25 Oktober 2017。

Ia mengatakan telah bertemu dengan pihak-pihak yang tak setuju dengan Perppu Ormas yang kini telah menjadi undang-undang。 Pada pertemuan itu,Wiranto mengaku sudah menjelaskan panjang lebar ihwal mekanisme pembubaran ormas-ormas yang dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila。

Ia bahkan mempersilahkan kepada ormas yang telah dibubarkan mencari wadah baru yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)。 Hal ini termasuk bagi Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan pemerintah medio Agustus kemarin。

“Bagi(ormas)yang sudah dibubarkan,masih boleh berormas。Silahkan cari organisasi lain yang setuju dengan Pancasila dan NKRI。Yang penting wadah organisasi yang baru tetap mempunyai semangat untuk menyatukan negeri ini dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika,”katanya。

WIranto mengatakan hingga kini masih banyak ormas yang hidup dengan memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia(HAM)。 Bagi elite parpol yang tetap bersikukuh menolak UU Ormas,ia tak mempermasalahkannya。 Ia beranggapan hal itu jamak terjadi dalam sebuah negara yang menjunjung azas demokrasi。

“Biasa dalam satu keputusan yang demokratis tentu ada yang setuju dan menolak.Tida usah dipermasalahkan.Dalam politik juga seperti itu,”ungkap mantan Panglima ABRI era kepemimpinan Presiden Soeharto tersebut。

Ia mengingatkan kepada petinggi ormas yang beda pendapat supaya menyudahi polemik soal pengesahan UU Ormas。 Ketika keputusan itu sudah disepakati bersama-sama,katanya,maka wajih dipatuhi。

“Sama dengan pemilihan bupati maupun presiden.Setelah muncul perbedaan pendapat,ketika diputuskan pemenangnya,maka kita semua harus loyal kepada keputusan itu,”ujar Wiranto。 -Rappler.com