Empat polisi ditetapkan jadi tersangka dalam aksi penganiayaan wartawan di Banyumas

2019-05-22 04:30:03 衡鬃 26
2017年10月14日下午5点10分发布
2017年10月14日下午5:50更新

PROTES。 Sebagian jurnalis melepas ID Pers mereka sebagai aksi solidaritas terhadap wartawan Metro TV yang dianiaya polisi ketika meliput aksi unjuk rasa di Banyumas pada 9 Oktober。 Foto oleh Irma Mufilikhah / Rappler

PROTES。 Sebagian jurnalis melepas ID Pers mereka sebagai aksi solidaritas terhadap wartawan Metro TV yang dianiaya polisi ketika meliput aksi unjuk rasa di Banyumas pada 9 Oktober。 Foto oleh Irma Mufilikhah / Rappler

BANYUMAS,印度尼西亚 - Empat oknum polisi dari单位Sabhara Polres Banyumas Jawa Tengah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap jurnalis Metro TV,Darbe Tyas Waskitha。

Darbe dikeroyok dan dipukuli oknum aparat saat meliput aksi unjuk rasa penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTPB)Baturaden di depan pendopo Kabupaten Banyumas,Senin,9 Oktober。 Keempatnya meliputi Aiptu AS,Bripda GP,Bripda HD,dan Bripda AY。

Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan。 Tersangka juga berpotensi dijerat dengan UU Pers jika hasil penyelidikan mengarah ke sana。

“Ini bukti keseriusan kami untuk mengusut kasus ini.Kami tentu menyesalkan kejadian ini,”kata Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun pada Kamis,12 Oktober。

Tiga anggota Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP)Pemkab Banyumas juga berpotensi menjadi tersangka usai diperiksa penyidik Kepolisian。 Ketiganya diduga ikut terlibat melakukan aksi penyeroyokan dan pemukulan yang mengarah ke tindak pidana。

Penyelidikan pelanggaran pidana tersangka ini dilakukan oleh Polres Banyumas。 Sementara penyelidikan terkait pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan Bidang Profesi dan Pengamanan(Propam)Polda Jateng。

“Sementara,ini laporan yang masuk kami baru dari pihak wartawan yang diduga jadi korban kekerasan.Laporan dari pihak mahasiswa belum masuk,”katanya。

Alhasil,selain terancam hukuman penjara,oknum polisi itu juga terancam mendapatkan sanksi administrasi sesuai Perkapolri Nomor 14 tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri。

Keempatnya pun langsung dibawa ke Mapolda Jateng untuk menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik。

Kabid Propam Polda Jawa Tengah,AKB Jamaluddin Farti,mengatakan keempat oknum anggota ini diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri,terurama Pasal 7 Huruf c karena dianggap tidak profesional dan prosedural dalam menjalankan tugas。

“Sanksi atas pelanggaran kode etik ini bisa pembinaan ulang profesi kepolisian,mutasi,hingga sanksi terberat diberhentikan tidak dengan hormat,”katanya

Siapkan laporan

Darbe hanyalah satu di antara puluhan korban kekerasan oleh oknum aparat saat pembubaran aksi unjuk rasa pada 9 Oktober lalu。 Dari 23 peserta aksi yang ditahan semalaman di Mapolres,sebagian besar di antaranya mengalami kekerasan saat aksi penangkapan oleh petugas。

Anggota Tim Advokasi Aliansi Selamatkan Slamet(ASS)Adhi Bangkit Saputra mengatakan,para demonstran mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal oleh oknum aparat saat aksi pentas budaya mereka dipaksa bubar。 Banyak di antaranya menderita luka,kebanyakan lecet maupun lebam di beberapa anggota tubuh karena pukulan aparat。 Bahkan,di antara mereka ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius。

Mereka yang sebagian besar mahasiswa ini juga mengeluhkan benda berharga seperti telepon seluler yang tidak kunjung dikembalikan petugas usai disita。

“atas tindakan represif oknum aparat ini,kami sedang susun laporan pidana ke polisi untuk usut tuntas kasus ini,”kata Adhi。

Tim Advokasi juga akan membuat laporan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM)maupun pelanggaran kode etik profesi anggota Polri saat kejadian itu yang ditujukan ke sejumlah instansi negara,di antaranya Komnas HAM,Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas)。

Di saat bersamaan,tim tengah mendata anggota aliansi yang mengalami luka untuk menjalani rekam medis untuk bukti pendukung。 16 peserta aksi yang menderita luka saat ini telah menjalani rekam medis dengan difasilitasi oleh Dompet Dhuafa。

Salah tangkap

SALAH TANGKAP。 Anjar seorang pemuda berusia 20 tahun keliru ditangkap polisi。 Ia diduga ikut dalam aksi unjuk rasa pada 9 Oktober。 Foto oleh Irma Mufilikhah

SALAH TANGKAP。 Anjar seorang pemuda berusia 20 tahun keliru ditangkap polisi。 Ia diduga ikut dalam aksi unjuk rasa pada 9 Oktober。 Foto oleh Irma Mufilikhah

Anjar Setiarma(20)harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Margono Soekarjo lantaran menderita luka cukup serius。 Perutnya masih sakit karena ditinju berulang kali oleh oknum aparat yang menangkapnya saat pembubaran aksi unjuk rasa。 Kepala,dagu dan tangannya pun memar hingga lecet karena dianiaya oknum aparat。

Padahal Anjar bukan merupakan peserta aksi。 Ia hanya kebetulan berada di dekat lokasi unjuk rasa saat terjadi pembubaran。 Ia mengungkapkan,mulanya ia tak mengetahui adanya demonstrasi di depan pendopo。

Ia bersama seorang temannya tengah menikmati wedang Ronde di pojok alun-alun。 Sesaat kemudian,sekitar pukul 22.00 WIB,pada 9 Oktober,ia mendengar suara keributan di depan pendopo yang agak jauh dari tempatnya nongkrong。

“Ada keributan,saya ingin tahu itu peristiwa apa,makanya saya langsung mendekat,”kata dia。

Meski telah menjaga jarak,ia ikut jadi sasaran kejaran petugas。 Anjar berusaha angkat tangan dan menegaskan dia bukan demonstran。 Namun pengakuannya tak digubris。 Ia tetap ditarik dan dimaki habis-habisan oleh oknum polisi。 Ia dipiting dan diarak menuju mobil yang akan mengangkutnya ke Mapolres。

Beberapa oknum aparat lain pun menyambutnya dengan pukulan tangan kosong hingga membuatnya babak belur。 Kekerasan terhadapnya berlanjut saat ia berada di dalam mobil。 Ia mengaku kepalanya ditendang dengan kaki berlapis sepatu boot hingga kepala bagian sampingnya benyut。

Anjar sudah diperlakukan layaknya pelaku kriminal。 Saat turun dari mobil,ia bersama 22 orang lainnya dipaksa jalan sambil jongkol menuju gedung Mapolres。

“Setelah sampai di dalam yang lantainya keramik.Kami disuruh tiarap.Padahal saya tidak tahu apa-apa,enggak ikut demo,”kata Anjar。

Proyek rugikan masyarakat

Kericuhan antara aparat Kepolisian dan Satpol PP Banyumas dengan massa Aliansi Selamatkan Slamet pada 9 Oktober lalu dilatarbelakangi waktu aksi yang telah kelewat batas。 Polisi mengizinkan aksi damai dilakukan hingga pukul 18:00 WIB。

Namun kenyataannya para peserta aksi bertahan hingga malam。 Aparat pun memberikan kelonggaran waktu hingga pukul 22 00 WIB。

Sampai batas wakti yang ditentukan,sebagian peserta aksi masih bertahan di depan pendopo dengan menggelar tenda yang mereka namai Posko Perjuangan。 Karena peringatan petugas untuk bubar tidak diindahkan,aparat membubarkan mereka serta membongkar tenda。 Dalam situasi yang tegang,sejumlah oknum aparat tak mampu mengendalikan emosi hingga terjadi aksi kekerasan terhadap massa。

Darbe bersama empat wartawan lain yang meliput kericuhan itu turut jadi sasaran kebrutalan petugas。 Mereka diminta menghapus rekaman gambar yang telah diabadikan。

Darbe bernasib paling sial。 Ia mengaku ditarik dan dipukuli beberapa oknum aparat hingga tersungkur dan diinjak-injak dengan sepatu bootnya。 Padahal,ia dan teman-temannya telah berteriak mengaku wartawan hingga menunjukkan ID pers。 Namun,pernyataan mereka tak digubris。

Aksi unjuk rasa penolakan proyek PLTP Baturraden ini adalah kedua kalinya。 Sebelumya,para demonstran yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat terdampak proyek ini menggar aksi sama sampai mereka menduduki ruang rapat DPRD Banyumas。

Mereka menuntut proyek PLTP Baturraden di lereng gunung Slamet dihentikan operasionalnya。 Alasannya,proyek itu menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat yang tinggal di bawahnya,terutama di wilayah Kecamatan Cilongok。

Pasalnya,pembabatan hutan untuk kepentingan proyek melahirkan bencana yang telah dirasakan masyarakat。 Sedikitnya 8 desa di Kecamatan Cilongok mengalami krisis air bersih karena mata air tercemar lumpur dari proyek di puncak bukit。 Mata air dan aliran sungai yang semula bening menjadi keruh berwarna coklat pekat

Padahal selama ini,masyarakat di lereng gunung Slamet mengandalkan mata air gunung untuk keberlangsungan hidup mereka,baik untuk konsumsi rumah tangga hingga pengairan kolam ikan dan sawah。 - Rappler.com