Dinas Kesehatan DKI jatuhkan dua sanksi kepada RS Mitra Keluarga Kalideres

2019-05-22 01:39:16 伊葚溽 26
2017年9月26日下午1:50发布
2017年9月26日下午1:50更新

PERINGATAN TERTULIS。 Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto(tengah)memberikan surat peringatan tertulis kepada Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres Francisca Dewi(kanan)disaksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Tienke Maria Margaretha(kiri)saat pertemuan Kepala Dinas Kesehatan dengan seluruh Direktur Rumah Sakit se -DKI Jakarta di Kantor Dinas Kesehatan DKI雅加达,雅加达,Jumat,9月15日。 Foto oleh Galih Pradipta / ANTARA

PERINGATAN TERTULIS。 Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto(tengah)memberikan surat peringatan tertulis kepada Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres Francisca Dewi(kanan)disaksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Tienke Maria Margaretha(kiri)saat pertemuan Kepala Dinas Kesehatan dengan seluruh Direktur Rumah Sakit se -DKI Jakarta di Kantor Dinas Kesehatan DKI雅加达,雅加达,Jumat,9月15日。 Foto oleh Galih Pradipta / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Dinas Kesehatan DKI雅加达akhirnya menjatuhkan dua sanksi bagi RS Mitra Keluarga Kalideres pada Senin,9月25日。 Sanksi diberikan karena rumah sakit dianggap abai terhadap pasien bayi bernama Tiara Debora Simanjorang。

Berdasarkan pengakuan orang tua Debora,bayi berusia empat bulan itu tidak dapat menerima perawatan yang layak di RS Mitra Keluarga,karena mereka datang dengan menggunakan fasilitas BPJS。 Tim investigasi dari Dinas Kesehatan sudah rampung mengumpulkan informasi。

Ada tujuh rekomendasi yang disampaikan kepada Dinkes,di antaranya rumah sakit wajib melakukan kredensialing untuk mengizinkan staf medis melakukan asuhan medis tanpa supervisi。 Rumah sakit juga diminta membuat regulasi penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan(DPJP)。 Pihak rumah sakit juga harus melakukan akreditasi ulang,menetapkan ulang kelas rumah sakit,melaksanakan diklat mutu pelayanan dan direksi serta pimpinan rumah sakit。

Rumah sakit juga diminta meningkatkan kompetensi dokter maupun perawat,serta diminta melakukan resktruksi manajemen。 Dari tujuh rekomendasi itu,maka diambil dua di antaranya dan diformulasikan sebagai sanksi。

Sanksi pertama,pihak rumah sakit harus merombak manajemen rumah sakit hingga ke tingkat pimpinan。 Sedangkan,sanksi lainnya meminta kepada rumah sakit untuk melakukan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan setelah surat keputusan keluar。

“会员sanksi kepada pemilik RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta yaitu PT Ragam Sehat Multifita untuk merestrukturisasi manajemen dalam hal ini termasuk unsur pimpinan sesuai standar kompetensi paling lama dalam waktu 1 bulan usai ditetapkan surat keputusan ini,”ujar Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi Priharto di kantor Dinkes DKI雅加达pada Senin,9月25日seperti dikutip 。

Sementara,terkait akreditasi,Koesmedi mengatakan setiap rumah sakit harus melakukan akreditasi setiap dua tahun。 RS Mitra Keluarga Kalideres sudah melakukan akreditasi ulang sejak Juni lalu。 Pihak rumah sakit juga diketahui sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan。

Dua sanksi itu harus dilakukan pihak rumah sakit sesuai jangka waktu yang diberikan。

“Apabila RS Mitra Keluarga Kalideres tidak melaksanakan poin satu dan dua maka Dinas Kesehatan akan menghentikan operarasional rumah sakit,”kata dia。

Alasan tak langsung cabut izin

Sanksi yang dijatuhkan kepada rumah sakit dinilai sebagian pihak termasuk ringan。 Padahal,akibat tidak mampu memberikan fasilitas memadai,nyawa bayi Debora melayang。

Lalu,mengapa Dinkes tidak langsung mencabut izin operarasional rumah sakit? Menurut Koesmedi,hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan Kalideres terhadap rumah sakit。

“Kami berpikir bahwa letak RS Mitra Keluarga Kalideres itu yang dekat hanya ada satu yaitu RSUD Kalideres。 Sementara,kepadatan penduduk di situ lebih dari 1 juta penduduk,“katanya。

Jika izin operasional RS Mitra Keluarga dicabut,maka tinggal satu rumah sakit saja yang bisa dituju oleh warga ketika membutuhkan penanganan medis。 Warga双关语,kata Koesmedi,juga akan kesulitan dan harus mencari rumah sakit yang lebih jauh。

“Kalau itu ditutup,ke mana masyarakat di situ pergi kalau tiba-tiba mengalami kegawatdaruratan,”tutur dia。 - Rappler.com