Mabes Polri:Pemesanan senjata untuk BIN tidak perlu izin TNI

2019-05-22 04:32:05 后恤羁 26
2017年9月25日下午5:37发布
更新时间2017年9月25日下午5:37

Kepala BIN baru,Budi Gunawan(kiri),dan mantan Kepala BIN sebelumnya,Jenderal Sutiyoso(kanan)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / Antara

Kepala BIN baru,Budi Gunawan(kiri),dan mantan Kepala BIN sebelumnya,Jenderal Sutiyoso(kanan)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / Antara

雅加达,印度尼西亚 - Mabes Polri menegaskan pada Senin,2017年9月25日,bahwa pembelian senjata bukan standar TNI cukup meminta izin ke kepolisian dan tidak perlu izin atau rekomendasi dari TNI。

Sesuai undang-undang,senjata di bawah standar non-TNI itu Polri yang beri izin,”kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rikwanto di Mapolres Metro Bekasi,Jawa Barat。

Dia mengaku Badan Intelijen Negara(BIN)m emesanan 500 unit senjata api dari PT Pindad yang akan dibayar dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)。

“Sekarang sedang proses,dan izinnya tak perlu sampai ke level tertentu.Sesuai UU itu levelnya izinnya dari Polri,”kata Rikwanto。

Rikwanto mengatakan 500 senjata itu rencananya digunakan BIN untuk latihan menembak di Sekolah Tinggi Intelijen Negara(STIN)dan karena itu senjata yang digunakan bukan senjata militer。

Isu mengenai senjata untuk BIN ini menjadi heboh pada Minggu,9月24日,ketika media mengutip pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa ada institusi di luar TNI dan Polri yang membeli 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo。

Dia juga mengancam menyerbu institusi tersebut dan kepolisian“bila polisi membeli senjata untuk menembak tank。”

Pernyataan itu dibantah Menko Polhukam Wiranto yang mengatakan BIN membeli senjata buatan PT Pindad untuk keperluan pelatihan。

“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI,Kapolri,Kepala BIN dan instansi terkait,terdapat pengadaan 500 pucuk senjk laras pendek buatan PINDAD(bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI)oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen,”kata Wiranto di Jakarta pada Minggu,9月24日。 - Rappler.com

BACA JUGA: