Anggota Komnas HAM:Gubernur Papua berada dalam tekanan

2019-05-22 08:15:19 后恤羁 26
2017年9月15日下午4:33发布
更新时间:2017年9月15日下午4:33

Gubernur Provinsi Papua,Lukas Enembe didampingi istri Yulce Enembe memasukkan surat suara ke kotak suara TPS 23 Jayapura Selatan,Papua,Rabu(15/2)。 Foto oleh Indrayadi / ANTARA

Gubernur Provinsi Papua,Lukas Enembe didampingi istri Yulce Enembe memasukkan surat suara ke kotak suara TPS 23 Jayapura Selatan,Papua,Rabu(15/2)。 Foto oleh Indrayadi / ANTARA

JAYAPURA,印度尼西亚 - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM)Natalius Pigai mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe sedang berada dalam tekanan berat menyusul pertemuan dengan K epala Badan Inteligen Negara(BIN)Budi Gunawan,Kapolri Tito Karnavian,dan Kapolda Sumatera Utara Paulus Waterpauw di Jakarta pada 9月4日lalu。

“Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala BIN pada 4月4日 menghadirkan Paulus Waterpauw.Itu cukup m engagetkan kita semua.Kenapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara itu?Kenapa bukan Kapolri(jadi tuan rumah pertemuan)di Mabes Polri kalau hanya soal kasus hukum yang dihadapi Oleh Pak Lukas Enembe,“kata Natalius dalam pesan elektronik pada Jumat,9月15日。

Sebagai petahana,Gubernur Lukas adalah salah satu calon kuat dalam pemilihan kepada daerah pada 2018. Partai Golkar dikabarkan akan mencalonkan Paulus Waterpauw,sementara Natalius berniat maju sebagai calon independen。

Natalius mengatakan dirinya mendapat laporan dan berbicara langsung dengan Lukas Enembe,Ketua DPR Papua,Ketua MRP Papua dan Ketua Relawan Lukas Enembe。 Menurut Natalius, Gubernur Lukas berada dalam tekanan luar biasa sekarang。

“Untuk itu,Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini,”kata Natalius。

“Badan Intelijen Negara adalah roh dan jantung NKRI,mesti bekerja sesuai kewenangan yaitu menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI。 (Sementara)persoalan hukum adalah ranah kepolisian dan kami menghormati(anggota)kepolisian yang bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,sekaligus menjadi integritas sosial,“kata Natalius。

Komisioner Komnas HAM itu mengatakan ada isu yang beredar sekarang bahwa BIN memaksa Lukas Enembe berpasangan dengan Paulus Waterpauw dalam piklada 2018。

“Kepentingan BIN terkait politik ini apa?BIN kerja untuk partai politik apa?BIN kerja untuk kepentingan calon presiden siapa?Apakah tindakan itu adalah BIN?Kalau itu yang terjadi,BIN lebih cenderung menjadi alat kekuasaan,bukan alat negara.Kita harus selamatkan Badan Intelijen Negara ini,“katanya。

“Pemaksaan kehendak kepada Lukas Enembe merupakan pemaksaaan kehendak untuk menentukan nasib hidupnya(right to self determination)serta bertentangan dengan HAM untuk tidak dipaksa dan intimidasi baik fisik juga psikis.Oleh karena itu Komnas HAM sedang melakukan koordinasi dengan lembaga pemantau internasional untuk memonitor secara ketat dugaan dan indikasi gangguan keselamatan jiwa Lukas Enembe sebagai tokoh dan gubernur Papua,“tandasnya。 - Rappler.com