Rekam jejak perlakuan diskriminatif terhadap umat穆斯林di缅甸

2019-05-22 05:47:07 陶嶷撇 26
2017年9月14日晚8:36发布
2017年9月14日下午8:36更新

PENYAMPAIAN PENDAPAT。 Perwakilan大赦国际印度尼西亚Usman Hamid(kanan)menyampaikan pendapatnya disaksikan Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Kasus Rohingya Marzuki Darusman(kiri),perwakilan东盟政府间人权委员会(AICHR)印度尼西亚Dinna Wisnu(kedua kiri),perwakilan dari缅甸人权网络Kyaw Win(ketiga kanan)dan主持人Subhi(ketiga kiri)dalam diskusi terkait penegakan HAM dan kekerasan pada wilayah ASEAN di Jakarta,Kamis,9月14日。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

PENYAMPAIAN PENDAPAT。 Perwakilan大赦国际印度尼西亚Usman Hamid(kanan)menyampaikan pendapatnya disaksikan Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Kasus Rohingya Marzuki Darusman(kiri),perwakilan东盟政府间人权委员会(AICHR)印度尼西亚Dinna Wisnu(kedua kiri),perwakilan dari缅甸人权网络Kyaw Win(ketiga kanan)dan主持人Subhi(ketiga kiri)dalam diskusi terkait penegakan HAM dan kekerasan pada wilayah ASEAN di Jakarta,Kamis,9月14日。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Tragedi kemanusiaan yang terjadi kepada warga穆斯林etnis Rohingya di Rakhine国家缅甸,ternyata bukanlah hal baru杨menimpa komunitas穆斯林di缅甸。 Perilaku diskriminatif Pemerintah缅甸kepada masyarakat穆斯林dilakukan secara sistematis,bahkan sejak 1982年lalu。

Saat itu,pemerintah mengeluarkan UU yang mengatur kewarganegaraan。 Namun,berdasarkan UU itu,etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara。 Mereka juga membatasi etnis Rohingya untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan,militer。

Direktur缅甸人权网络(BHRN),Kyaw Win,menyampaikan setidaknya ada beberapa hal yang menjelaskan bagaimana perilaku diskriminatif Pemerintahan缅甸kepada komunitas穆斯林。

Perlakuan diskriminatif itu antara lain susahnya masyarakat Muslim memperoleh kartu tanda kewarganegaraan,otoritas pemerintah yang melarang perbaikan masjid,melarang berkumpulnya kaum Muslim untuk beribadah di wilayah pribadi,munculnya wilayah yang melarang Muslim untuk masuk,pelarangan untuk merayakan hari raya Umat Islam,pembatasan akses kesehatan dan pendidikan bagi komunitas穆斯林,hingga penyerangan kepada warga sipil yang kebanyakan adalah komunitas穆斯林罗兴亚。

Kyaw menjelaskan bahwa缅甸memiliki 3 tingkatan warga negara yakni Full Citizen,Associate Citizen,Naturalized Citizen。

“Untuk menjadi'Full Citizen'seseorang harus membuktikan bahwa leluhurnya pernah tinggal di Myanmar sebelum Inggris berkuasa pada 1824”ujar Kyaw。

“Itu kan sama saja berarti untuk membuktikan kewarganegaraannya,maka saya harus menggali makam kakek buyut saya dan menanyainya apakah dia sudah tinggal di sini sejak 1825. Kemungkinan hal tersebut sia sia,karena proses dokumentasi kependudukan baru ada setelah 1958,”katanya lagi。

Kyaw mengatakan bahwa pemerintah hanya menganggap masyarakat penganut菩萨sebagai penduduk asli缅甸。 Sementara mereka yang bukan penganut Buddha belum tentu diakui sebagai warga negara。

“Di Myanmar,jika Anda mengganti agama Anda,otomatis Anda akan berganti kewarganegaraan dan asal usul.Itu sama sekali tidak masuk akal”katanya mengaku heran。

Sementara,dalam laporan BHRN,Pemerintahan缅甸sudah melarang pembangunan madrasah dan perbaikan masjid yang rusak sejak 1962 ketika militer mengambil alih kekuasaan缅甸。

Selain itu,Pemerintah缅甸juga melarang komunitas Muslim untuk berkumpul di wilayah pribadi untuk berdoa dan melarang perayaan hari raya Agama Islam。 Pelarangan hari raya Agama Islam tersebut pernah terjadi pada Januari 2017,ketika umat穆斯林merayakan Maulid Nabi。 Acara tersebut mendapat tekanan dari kelompok nasionalis lokal,dan akhirnya dibatalkan。

Dalam laporan setebal 104 halaman tersebut,pemerintah缅甸juga memberlakukan zona'反穆斯林'。 总计,terdapat sebanyak 21 zona'反穆斯林'杨tersebar di seluruh缅甸。

Di lokasi tersebut,terdapat papan yang bertuliskan bahwa umat穆斯林dilarang masuk。 Mereka juga dilarang membeli atau menyewa properti yang ada di dalam desa tersebut。 Pemerintah juga melarang pernikahan dengan umat穆斯林。

Pada kerusuhan yang pecah pada bulan Juni dan Oktober 2012 di Rakhine State,150 ribu warga yang mayoritas adalah komunitas Muslim Rohingya harus melarikan diri。 Mereka diarahkan ke perkemahan khusus di mana akses untuk pendidikan dan kesehatan sangat lah terbatas。 Pemerintah缅甸menganggap穆斯林adalah bahaya杨harus dikontaminasi dan dikontrol。

Beberapa rumah sakit bahkan menolak memberikan pertolongan darurat karena alasan etnis dan kepercayaan。

Teranyar adalah penyerangan balasan pemerintahan缅甸di Rakhine州杨berimbas kepada masyarakat sipil secara keseluruhan,termasuk komunitas Rohingya。 Setidaknya,peristiwa yang menewaskan 400 orang tersebut mengakibatkan 370 ribu warga Rohingya harus mengungsi ke perbatasan孟加拉国。 - Rappler.com