Hampir rampung bekerja,berikut 11 poin temuan sementara pansus hak angket KPK

2019-05-22 02:45:23 屠骇桦 26
2017年9月9日下午12:55发布
更新时间:2017年9月9日下午12:55

LEMAHKAN KPK。 Para aktivis anti korupsi menyuarakan dukungan mereka untuk terus menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Foto oleh ANTARA

LEMAHKAN KPK。 Para aktivis anti korupsi menyuarakan dukungan mereka untuk terus menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Foto oleh ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK Taufiqulhadi yakin rekomendasi akhir pansus mengenai kinerja lembaga anti rasuah itu dapat diterima semua pihak。 Sebab,berdasarkan penyelidikan yang objektif。

“Saya rasa jika pandangan akhir Pansus sifatnya objektif,maka semua pihak akan mendukung,”ujar Taufiqulhadi di Jakarta pada Jumat,9月8日。

Taufiqul yakin rekomendasi pansus KPK akan berbeda dengan pansus Pelindo II。 Dalam pansus Pelindo,ketuanya menyampaikan rekomendasi secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan anggota lain。 Politisi Partai Nasdem itu mengatakan temuan Pansus Angket KPK adalah bagian dari penyelidikan sehingga pansus akan terus mencari fakta。

“Soal mencari fakta akan jalan terus,bukti-bukti temuan ini akan jadi dokumen DPR,”kata dia。

Sementara,anggota pansus hak angket KPK lainnya,Hendry Yosodiningrat menilai pansus harus bisa meyakinkan pemerintah dan publik bahwa temuan yang diperoleh adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki。

Oleh sebab itu,menurut dia,siapa pun yang mendengar dan mengetahui pasti akan menerima rekomendasi pansus。 Salah satunya,dengan mengembalikan kewenangan penindakan yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan agung。

“Karena mereka melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki oleh polisi selaku penyidik,dan penuntutan dari Kejaksaan,”kata Hendry。

Pansus hak angket KPK juga menyampaikan 11 poin temuan mereka sementara selama hampir tiga bulan bertugas。 Berikut 11 poin temuan sementara itu:

1. Dari Aspek kelembagaan,KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia di kritik dan diawasi,serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya

2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara。 Hal ini sangat mengganggu dan berpotensi terjadinya滥用权力dalam sebuah negara hukum dan Negara demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat(2)dan ayat(3)UUD 1945

3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat Konstitusi akan tetapi UU No. 30 Tahun 2002 sebagai tindak lanjut atas perintah Pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya(para wakil rakyat)di DPR secara terbuka dan terukur

4. Lembaga KPK dalam menjalankan tugas,fungi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas azas-azas yang meliputi azas kepastian hukum,keterbukaan,akuntabilitas,kepentingan umum dan proporsionalitas,sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK

5. Dalam menjalankan fungsi koordinasi,KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi,jati diri,kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara,penegak hukum。 KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan(opini)daripada politik pencegahan

6. Dalam hal fungsi supervisi,KPK Iebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi,dibandingkan dengan upaya mendorong,memotivasi dan mengarahkan kemban instansi Kepolisian dan Kejaksaan。

KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah。 Yang sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada Fungsi Koordinasi dan Supervisi。 Adapun penyelidikan,penyidikan dan penuntutan lebih pada fungsi berikutnya atau“Trigger Mechanism”

7. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan,penyidikan dan penuntutan,KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan。

Didapatkan bebagai praktik tekanan,ancaman,bujukan dan janji-janji。 Bahkan juga didapatkan kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa。

Pencabutan BAP di persidangan,kesaksian palsu yang direkayasa,hal-hal itu terjadi dan kami dapatkan。 Ke depan tentunya hal-hal itu perlu ada langkah-langkah perbaikan

8. Terkait dengan SDM Aparatur KPK,kembali KPK dengan argumen independennya,merumuskan dan menata SDM nya yang berbeda dengan unsur aparatur pada Iembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Aparatur Negara lainnya seperti UU Kepolisian,UU Kejaksaan。

KPK dengan争论独立tidak tepat dan tidak memiliki Iandasan hukum yang cukup hanya dengan PP。 Apalagi PP No. 103 Tahun 2012 tentang SDM KPK sebagaimana telah dirubah dari PP No. 63 Tahun 2005,mendasarkannya kepada UU KPK yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan tentang SDM Aparatur。

Walaupun ada putusan MK Nomor 109 Tahun 2015 atas hal tersebut,ke depan harus dikembalikan dan diperbaiki secara hukum yang benar,agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan di bidang aparatur negara di internal KPK seperti adanya organisasi wadah pegawai,penyidik independen yang bisa berbeda kebijakan dengan atau bagi aparatur KPK lainnya

9. Terkait dengan penggunaan anggaran,berdasarkan hasil审计BPK,banyak hal yang belum dapat dipertanggung jawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut。 Untuk itu dibutuhkan审计lanjutan BPK untuk tujuan tertentu。

Dari审计tersebut dapat diketahui secara pasti pencapaian sasarannya utamanya yang terkait dengan kinerja KPK。 Ke depan BPK juga perlu mengaudit atas sejumlah barang-barang sitaan(BASAN)dan barang-barang rampasan(BARAN)dari kasus-kasus yang ditangani KPK atas temuan-temuan Pansus di 5(lima)kantor RUPBASAN pada wilayah hukum Jakarta dan Tangerang yang tidak didapatkan数据 - 数据BASAN dan BARAN dalam bentuk uang,rumah,tanah dan bangunan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara(RUPBASAN)

10. Terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh KPK,Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM,dan untuk itu Komisi III DPR RI wajib melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan terhadap lnstansi Kepolisian dan Kejaksaan melalui Rapat -rapat Kerja,RDP dan Kunjungan Lapangan atau Kunjungan Spesifik

11. Akan halnya mengenai sejumlah kasus atau permasalahan yang terkait dengan unsur pimpinan,mantan pimpinan,penyidik dan penuntut umum KPK,yang menjadi pemberitaan di publik seperti Iaporan saudara Niko Panji Tirtayasa di Bareskrim,kasus penyiraman penyidik Novel Baswedan,kematian Johannes Marliem,rekaman kesaksian saudari Miryam S Haryani,pertemuan Komisi Ill DPR dengan penyidik KPK,kiranya Komisi III DPR RI dapat segera mengundang pihak KPK dan Polri dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar tidak terjadi polemik yang tidak berkesudahan

- dengan laporan ANTARA / Rappler.com