5 hal mengenai Tim Pencari Fakta PBB pelanggaran HAM di Myanmar

2019-05-22 02:35:29 篁曲 26
2017年9月5日下午2点06分发布
更新时间2017年9月5日下午5点46分

PERNYATAAN。 Ketua Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB untuk Myanmar,Marzuki Darusman(tengah)menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Myanmar di kantor大赦国际pada Minggu,9月3日。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

PERNYATAAN。 Ketua Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB untuk Myanmar,Marzuki Darusman(tengah)menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Myanmar di kantor大赦国际pada Minggu,9月3日。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Dewan Hak Asasi Manusia(HAM)PBB pada akhir Mei lalu akhirnya memutuskan untuk membentuk Tim Pencari Fakta(TPF)Pelanggaran HAM di Myanmar,khususnya di negara bagian Rakhine。 Pembentukan tim tersebut bermula dari adanya sebuah resolusi yang diloloskan oleh Dewan HAM PBB untuk memeriksa jika ada pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine。 Sebanyak 47 negara anggota Dewan HAM PBB menyetujui dibentuknya tim tersebut。

Uniknya,jika Ketua TPF sempat diisi oleh Indira Jaising(印度),maka kini tongkat keketuaan sudah dialihkan ke mantan Jaksa Agung,Marzuki Darusman。 Pemilihan Marzuki juga tidak lepas ia memiliki latar belakang warga印度尼西亚,satu-satunya negara yang masih diterima oleh缅甸。

Berikut lima hal yang kamu ketahui dari tim yang dibentuk oleh Presiden Dewan HAM PBB Duta Besar Joaquin Alexander Maza Martelli:

1. Awal mula dibentuk

Awal mula TPF dibentuk karena Dewan HAM PBB khawatir terhadap temuan terbaru mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM di Myanmar。 Dalam resolusi yang dikeluarkan di bulan Maret,Dewan HAM merujuk kepada laporan Komisioner PBB soal adanya tindak kejahatan terhadap masyarakat etnis Rohingya di negara bagian Rakhine terlihat sudah menyebar luas dan sistematis。

Hal itu mengindikasikan pula adanya kejahatan kemanusiaan。 Dugaan itu bermula dari pemeriksaan terhadap komunitas Rohingya sejak Oktober 2016. Saat itu pasukan keamanan Myanmar membakar sekitar 1.500 bangunan di area yang dihuni oleh etnis Rohingya,memperkosa,menyerang secara seksual puluhan perempuan dan melakukan eksekusi di luar proses peradilan。

Sebagai bukti,organisasi人权观察(HRW)merilis gambar satelit yang menunjukkan kerusakaan pasca bangunan di sana dibumi hanguskan。 HRW juga mengaku memiliki dokumen jenis-jenis tindak kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan缅甸terhadap etnis Rohingya。

2. Fokus ke pelanggaran HAM

Marzuki dibantu oleh dua ahli di bidang Hak Asasi Manusia(HAM)yakni Radhuka Coomaraswamy asal斯里兰卡dan Christopher Dominic Sidoti dari澳大利亚。

Mantan Jaksa Agung itu baru ditunjuk oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juli lalu。 Namun,Sidoti dan Coomaraswamy sudah dipilih sehingga bulan Mei。

Didorongnya pembentukan TPF karena mereka tidak yakin terhadap tim pencari fakta domestik yang diketuai oleh Wakil Presiden Myanmar,U Myint Swe dan pimpinan militer。 Organisasi HRW menilai TPF domestik pemerintah tidak memiliki metodologi penelitian yang baik,bersikap bias dan cenderung menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM。

Tim sudah mulai bekerja sejak bulan Agustus lalu dengan bertemu di Jenewa。 Pada waktu itu,mereka mendiskusikan pendekatan yang pas agar Pemerintah缅甸bersedia menerima mereka dengan tangan terbuka。

Sebagai petunjuk awal,mereka akan menggunakan laporan dari Komisi yang diketuai Kofi Annan。

“Komisi yang diketuai Kofi Annan berbeda dengan TPF,sebab dia tidak diberi mandat untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM。 Sementara,TPF mandatnya lebih menyeluruh dari komisi yang diketuai Kofi Annan。 Kami fokus kepada dugaan adanya pelanggaran HAM,“ujar Ketua TPF Marzuki Darusman yang ditemui di kantor Amnesty International pada Minggu,9月3日。

Selain itu,Komisi Rakhine yang diketuai Kofi hanya diberi mandat untuk mencari tahu apa akar permasalahan yang terjadi di negara bagian Rakhine。

Rencananya dalam 1,5 pekan ke depan mereka akan mencoba turun ke lapangan dan mulai bekerja。 Selain ke缅甸,mereka juga akan berkunjung ke negara lain yang ikut terdampak antara lain孟加拉国,马来西亚dan泰国。

“Tapi,itu semua tergantung visanya,karena biar bagaimana pun kami membutuhkan izin untuk masuk,”kata dia。

3. Tidak hanya fokus di Rakhine State

Berdasarkan数据dari organisasi HRW,tim Marzuki nantinya tidak hanya fokus mencari pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Myanmar dan militer di negara bagian Rakhine。 Mereka diprediksi juga akan mengunjungi area di Shan dan negara bagian Kachin,sebab di sana diduga juga terjadi pelanggaran HAM。

4. Harus rampung pada Maret 2018

Misi TPF secara resmi dimulai pada Agustus 2017.Kemudian,mereka wajib memberikan laporan verbal yang terbaru untuk dipaparkan di hadapan anggota Dewan HAM pada September mendatang。 Sementara,temuan lengkap harus dipresentasikan di hadapan Dewan HAM PBB dalam sesi pertemuan ke-37 pada Maret 2018。

5. Pemerintah缅甸akan menolak会员akses masuk

Kendati hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai akses masuk bagi anggota TPF ke缅甸,namun pemerintah sudah memberikan indikasi akan menolak izin bagi mereka。 Sementara,Marzuki tidak ingin berburuk sangka terhadap Pemerintah缅甸。

Dari informasi yang ia miliki,缅甸menilai TPF Dewan HAM PBB tidak dibutuhkan。 Sebab,sudah ada TPF杨dibentuk secara内部dari Pemerintah缅甸。

“TPF ini tidak dimaksudkan untuk hal lain kecuali mendapatkan pengertian yang lebih dalam soal apa yang terjadi di Myanmar。 Kami datang dengan pikiran terbuka dan tidak berburuk sangka,karena itu Pemerintah缅甸juga memiliki kepentingan untuk dapat mengizinkan TPF masuk。 Tujuannya,琼脂缅甸dapat menyampaikan versi mereka mengenai keadaan mereka di sana,sehingga laporan kami bisa dilengkapi,“kata Marzuki。

Sayangnya,Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi sudah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap TPF saat melakukan kunjungan ke Brussels dan Stockholm。 Hal itu juga diperkuat pernyataan Wamenlu Kyaw Tin di hadapan anggota parlemen pada 30 Juni lalu。

“Kami akan memerintahkan kepada Kedutaan缅甸琼脂tidak mengabulkan签证bagi semua anggota TPF PBB,”ujar Tin。

Wakil Tetap缅甸di PBB,Kyaw Zeya双关语menyatakan hal senada。 “Jika mereka akan mengirimkan seseorang terkait misi pencarian fakta,maka tidak ada alasan bagi kami mengizinkan mereka masuk,”kata Zeya kepada media。

Tetapi,Marzuki lagi-lagi tidak ingin berpikiran hal yang negatif。 Ia kembali menegaskan bahwa tim yang ia pimpin independen dan tidak dipengaruhi kepentingan apa pun。

“Penunjukan anggota TPF ini tidak mewakili negara masing-masing anggotanya。 Jadi,kami tidak mewakili kepentingan斯里兰卡,澳大利亚atau印度尼西亚。 Tim ini sifatnya otonom,independen dan objektif,“kata Marzuki menegaskan。 - Rappler.com