Tiga krisis yang membelit若开邦,缅甸

2019-05-22 06:40:13 袁咱忿 26
2017年9月3日上午11:09发布
2017年9月3日上午11:09更新

Seorang ibu dan anaknya di kamp pengungsi孟加拉国 - 缅甸di Kuala Langsa,亚齐。 Foto oleh EPA

Seorang ibu dan anaknya di kamp pengungsi孟加拉国 - 缅甸di Kuala Langsa,亚齐。 Foto oleh EPA

印度尼西亚雅加达 - “Kecuali ada upaya yang terpadu,yang dipimpin oleh pemerintah dan didukung oleh semua sektor dan masyarakat,segera diambil,ada risiko kembalinya siklus kekerasan dan radikalisasi,yang akan memperparah kemiskinan kronis yang menimpa Rakhine State,”kata Kofi Annan,ketua Komisi Penasihat到达若开邦。

Mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyampaikan kalimat itu dalam bagian awal dari laporan final Komisi Penasihat untuk Rakhine State,yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2017,atau setahun setelah缅甸参赞国,Aung San Suu Kyi,membentuk komisi ini pada 23 Agustus 2016年

Pemerintah缅甸yang kini dikuasai partai pimpinan Daw Suu Kyi membentuk komisi beranggotakan sembilan orang,enam di antaranya warga缅甸。 Kofi Annan yang mendukung komisi ini lewat yayasannya,didapuk menjadi ketua komisi。

Laporan akhir itu menggarisbawahi sejumlah masalah,mulai dari isu struktural yang menjadi penghalang,sampai perdamaian dan kemakmuran Rakhine State,sebuah wilayah pesisir yang ada di bagian barat缅甸,dan dibatasi oleh pegunungan dari area pusat pemerintahan。

Sejumlah rekomendasi Komisi fokus secara khusus kepada verifikasi status kewarganegaraan,kesetaraan di depan hukum,dokumentasi,pengungsi yang harus meninggalkan rumah dan tinggal di tempat lain,sampai pembatasan atas kebebasan mobilitas yang menimpa populasi muslim。

BACA:

Laporan dibuat atas konsultasi dan pertemuan yang dilakukan Komisi sejak 2016年9月.Komisi melakukan perjalanan secara ekstensif dari若开邦,仰光丹Naypytaw,印度尼西亚,泰国,孟加拉国dan Jenewa。

“Komisi telah memberikan rekomendasi yang jujur dan konstruktif yang menurut kami akan memicu perdebatan,”ujar Kofi。 “Begitupun,jika(rekomendasi)diadopsi dan diimplementasikan dengan semangat yang dikandungnya,saya sangat percaya bahwa rekomendasi yang kami sampaikan,sejalan dengan isi laporan sementara,dapat menjadi jalan menuju perdamaian yang langgeng,pembangunan,dan penghargaan terhadap peraturan dan hukum di Rakhine State, “卡塔科菲。

BACA:

Komisi juga mengusulkan diangkatnya posisi setingkat menteri yang tugasnya mengkoordinasikan kebijakan untuk Rakhine State,dan memastikan implementasi secara efektif dari rekomendasi Komisi Penasihat Untuk Rakhine。

Tiga Krisis Membelit Rakhine

Dalam bagian pengantarnya,Kofi menyampaikan rangkuman atas tiga krisis yang membelit Rakhine State,yang berpenduduk sekitar 3,6 juta orang。 Mayoritas beragama穆斯林,dan sisanya beragama佛。

Di seluruh缅甸杨berpenduduk 52,7 juta pada 2016,diperkirakan ada 1,33 juta warga beragama穆斯林。 Mayoritas beragama佛。

Pertama, Rakhine mencerminkan krisis pembangunan Hal ini ditandai oleh kemiskinan yang kronis。 Penduduk yang sengsara dan ketinggalan di semua lini dibandingkan dengan rata-rata kondisi penduduk缅甸。

Konflik yang berlarut-larut,kepemilikan lahan yang tidak jelas dan kurangnya peluang mengakses kebutuhan hidup,menyebabkakan migrasi ke luar area yang signifikan。 Ini mengurangi jumlah tenaga kerja dan menjadi kendala prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi。

Pembatasan pergerakan populasi Muslim yang notabene penduduk mayoritas di Rakhine,mempersulit pembangunan ekonomi。 Laporan最终menyebutkan,kegagalan memperbaiki hubungan antar komunal,segregasi atau pemisahan yang dipaksakan dan ancaman kekerasan dan instabilitas mencegah investas swasta masuk ke kawasan itu。

“Meskipun Rakhine kaya akan sumberdaya alam,pembangunan yang dilakukan oleh industri ekstraktif seperti investasi di sektor minyak dan gas di Kyawpyuh belum menciptakan jumlah pekerjaan baru dan manfaat lain bagi penduduk lokal,”demikian catatan Komisi。

Baik masyarakat Rakhine maupun masyarakat穆斯林merasa dimarjinalkan dan dilucuti peluangnya oleh keputusan杨diambil di Naypyitaw,ibukota pemerintahan缅甸。

Kedua, Rakhine juga mencerminkan krisis hak-hak asasi manusia Di mana semua kelompok masyarakat sengsara dari kekerasan dan pelanggaran HAM,status tanpa kewarganegaraan yang berlarut-larut dan diskriminasi yang luar biasa,telah membuat masyarakat Muslim terutama,rentan terhadap pelanggaran HAM。

“Sekitar 10%penduduk dunia yang tak memiliki kewarganegaraan tinggal di Myanmar,dan warga di Rakhine adalah komunitas tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia,”demikian laporan itu。

Masyarakat Muslim di Rakhine berhadapan dengan berbagai pembatasan,yang menyebabkan kesulitan mengakses kebutuhan hidup mendasar dan banyak kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari。

Sekitar 120.000 orang masih tinggal di kamp pengungsian karena terusir dari tempat tinggal mereka akibat konflik。 “Masyarakat Muslim di Rakhine ditolak keberadaan perwakilannya secara politik,dan praktis dikucilkan dari struktur politik Myanmar,”demikian temuan Komisi Kofi Annan。

Upaya pemerintah pusat untuk memverifikasi klaim kewarganegaraan gagal mendapatkan kepercayaan dari baik Muslim maupun masyarakat Rakhine。

KetigaAkhirnya,Rakhine adalah krisis keamanan。

Sebagaimana disaksikan oleh komisi ini dalam sejumlah pertemuan konsultasi di Rakhine State,semua komunitas memiliki rasa ketakutan yang mendalam,akibat trauma kekerasan yang terjadi pada tahun 2012.Trauma itu membekas dalam benak semua orang。

Manakala pengucilan terhadap warga穆斯林berlanjut,masyarakat若开邦khawatir dengan prospek menjadi minoritas dalam negara di kemudian hari。 Segregasi memperburuk prospek saling memahami antar pihak。

Baca:

Komisi mengingatkan Pemerintah缅甸harus meningkatkan upayanya memastikan agar semua komunitas merasa aman dan dalam melakukan hal itu,menciptakan kembali hubungan erat antar komunitas。

“Waktu saja tak akan mengobati Rakhine。 Kecuali tantangan yang ada saat ini ditangani secara segera,radikalisasi dalam kedua komunitas adalah risiko yang nyata,“ujar Kofi Annan。

Setelah penyerangan pos polisi

Dalam laporan final,komisi mengingatkan situasi krisis yang mendesak untuk ditangani terutama di bagian utara Rakhine State,di mana muncul kelompok militan yang menyerang tiga pos polisi pada 9 Oktober 2016。

Tindakan ini memicu operasi militer dan polisi dan menyebabkan puluhan ribu穆斯林harus meninggalkan kawasan mencoba menembus perbatasan untuk menyeberang ke孟加拉国。

Mereka berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya。 Sebagian tenggelam di laut dalam upaya menuju tanah tempat mereka hendak menumpang hidup。

“缅甸memiliki semua hak untuk mempertahankan teritorinya,tetapi respon besar-besaran secara militer tidak bakal membawa perdamaian di kawasan itu,”demikian Komisi。

Yang diperlukan adalah pendekatan terukur yang mengkombinasikan antara pendekatan politik,pembangunan,keamanan dan hak-hak asasi manusia,untuk memastikan bahwa kekerasan tidak meningkat dan tensi antar komunitas bisa dikendalikan。

Kofi Annan mengingatkan,“Jika kesengsaraan yang wajar dari populasi lokal dianggap sepi,mereka akan rentan direkrut oleh ekstrimis。”

Komisi juga menyatakan,“Menangani pembangunan dan krisis kemanusiaan akan membantu tangani krisis keamanan。 Menyelesaikan tiga krisis yang membelit Rakhine,yang saling berkaitan satu sama lain,adalah tantangan besar bagi setiap pemerintahan。 Sangat penting untuk mengakui bahwa Rakhine adalah satu dari sejumlah konflik yang sedang terjadi di Myanmar。“

Annan menggarisbahwahi pentingnya untuk menghargai inisiatif yang telah diambil pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya untuk mengagani masalah di Rakhine。

Pada tanggal 16 Maret 2017,Komisi Rakhine memasukkan laporan sementara,dengan titik berat pada tantangan yang mendesak yang dihadapi Rakhine State。

Di sana direkomendasikan,para pemimpin politik dan militer perlu membuat visi positif tentang masa depan Rakhine:kesejahteraan ekonomi,keamanan dan kenyamanan,di mana semua komunitas menikmati hak-hak dan kemerdekaan yang mereka layak dapatkan。 Visi yang lebih besar tentang identitas nasional,yang mendapatkan kekuatan dari kemajemukan,harus dibuat。

Pembangunan di Rakhine bukan sebuah permainan menang dan kalah,dan kawasan itu hanya akan maju melalui kebijakan yang inklusif dan terintegrasi。

“Pertanyaannya bukan apakah mashyarakat Rakhine dan Muslim akan hidup berdampingan bersama,tetapi bagaimana mereka akan hidup berdampingan bersama。 Penyatuan kembali,bukan pemisahan,adalah jalan terbaik untuk stabilitas jangka panjang dan pembangunan di Rakhine,“demikian bagian awal dari laporan final Komisi Annan untuk Rakhine State。 - Rappler.com